Home / Politik / Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjerat Kasus Pemerasan Sertifikasi K3, KPK Sita Moge dan Uang Rp3 Miliar

Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjerat Kasus Pemerasan Sertifikasi K3, KPK Sita Moge dan Uang Rp3 Miliar

Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjerat Kasus Pemerasan Sertifikasi K3, KPK Sita Moge dan Uang Rp3 Miliar

Jakarta – Dunia birokrasi Indonesia kembali diguncang oleh kasus korupsi yang melibatkan seorang pejabat tinggi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang lebih dikenal dengan sapaan Noel, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia terjerat dalam dugaan kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penangkapan ini menjadi pengingat pahit bahwa praktik korupsi dapat merambah ke sektor-sektor yang seharusnya melindungi kepentingan publik, dalam hal ini, keselamatan para pekerja.

KPK melalui juru bicaranya, Setyo Budiyanto, mengumumkan penetapan tersangka ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 22 Agustus 2025. Penyelidikan yang mendalam akhirnya mengungkap dugaan jaringan pemerasan yang melibatkan tidak hanya Immanuel Ebenezer, tetapi juga sejumlah pejabat lain di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus ini menjadi sorotan karena menyeret pejabat setingkat wakil menteri, menunjukkan skala kejahatan yang tidak bisa dianggap remeh.


Kronologi Dugaan Pemerasan

Menurut keterangan KPK, modus operandi yang digunakan dalam kasus ini adalah pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi K3. Sertifikat K3 sangat vital karena merupakan syarat wajib bagi perusahaan untuk menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawannya. Namun, proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur diduga dimanfaatkan oleh para tersangka untuk meraup keuntungan pribadi.

Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa uang miliaran rupiah mengalir dari 80 perusahaan penyedia jasa K3 (PJK3) kepada para tersangka. Dana haram ini, yang diduga sebagai “uang pelicin” untuk memuluskan proses sertifikasi, berpindah tangan sejak Desember 2024. Aliran dana yang melibatkan puluhan perusahaan ini mengindikasikan bahwa praktik pemerasan ini bukanlah insiden tunggal, melainkan sebuah sistem terstruktur yang telah berjalan selama beberapa waktu.


Nilai Fantastis dan Barang Bukti

Keseriusan kasus ini terlihat dari barang bukti yang berhasil diamankan KPK. Total nilai uang yang masuk ke kantong Immanuel Ebenezer saja mencapai Rp3 miliar. Angka ini menunjukkan betapa masifnya praktik korupsi di lingkungan kementerian. Selain uang tunai, KPK juga berhasil menyita sejumlah aset berharga. Salah satu yang paling mencolok adalah satu unit kendaraan roda dua atau motor gede (moge) yang diamankan langsung dari Immanuel Ebenezer.

Secara keseluruhan, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, total 22 kendaraan telah disita dari para tersangka. Jumlah ini tidak hanya mencakup moge yang disita dari Noel, tetapi juga kendaraan lain yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Penyitaan aset-aset ini menjadi bukti konkret dari kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.


Jaringan Terstruktur: Sebelas Tersangka Ditetapkan

KPK tidak hanya berhenti pada Immanuel Ebenezer. Dari hasil penyelidikan, KPK menetapkan total sebelas tersangka dalam kasus ini. Mereka diduga membentuk sebuah jaringan terstruktur yang memungkinkan praktik pemerasan berjalan mulus. Para tersangka tersebut adalah:

  1. Immanuel Ebenezer alias Noel (Wamenaker)
  2. Irvian Bobby Mahendro (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3)
  3. Gerry Aditya Herwanto Putra (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja)
  4. Subhan (Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3)
  5. Anita Kusumawati (Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja)
  6. Fahrurozi (Direktur Binwasnaker dan K3)
  7. Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan)
  8. Sekarsari Kartika Putri (Subkoordinator)
  9. Supriadi (Koordinator)
  10. Temurila (PT KEM Indonesia)
  11. Miki Mahfud (PT KEM Indonesia)

Dari daftar tersebut, terlihat jelas bahwa jaringan ini melibatkan pejabat dari berbagai tingkatan di Kementerian Ketenagakerjaan, mulai dari tingkat direktur hingga sub-koordinator. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dari PT KEM Indonesia, Temurila dan Miki Mahfud, menunjukkan adanya kolaborasi antara oknum di pemerintahan dan sektor privat dalam menjalankan praktik haram ini.


Relevansi dan Dampak Kasus

Kasus ini memiliki relevansi yang sangat tinggi karena menyentuh isu krusial: keselamatan para pekerja. K3 adalah fondasi untuk memastikan setiap pekerja dapat pulang ke rumah dengan selamat. Ketika pengurusan sertifikasinya dimanfaatkan untuk pemerasan, hal ini mengkhianati amanat negara dan berpotensi membahayakan nyawa pekerja.

Meskipun kasus ini menimbulkan kekecewaan mendalam, tindakan tegas KPK juga patut diapresiasi. Penindakan ini menunjukkan bahwa KPK terus bekerja keras tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pejabat negara setingkat wakil menteri. Kasus Immanuel Ebenezer menjadi pengingat bagi seluruh pejabat negara bahwa jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi.

Sumber: metrotvnews.com

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *